KlikJurnal.Com, KONAWE – Minggu 24/08/2025.Proyek peningkatan jalan di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang didanai oleh Anggaran Dana Alokasi Kelurahan (DAK) tahun anggaran 2025 ini diduga kuat tidak transparan, terutama terkait jumlah anggaran yang dialokasikan.
Menurut Asmin Takdir, seorang aktivis Konawe dan mantan pengurus DPW LIRA Provinsi, proyek ini menjadi tanda tanya besar karena tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pengerjaan.
“Faktanya papan proyek tidak ada. Dalam proses pengerjaan di lapangan, hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar sebagai dampak dari kegiatan tersebut,” ujar Asmin.
Ketiadaan papan proyek ini membuat masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa total anggaran yang digunakan, apa saja rincian pekerjaan, dan siapa pelaksana proyeknya.Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana publik.
Dugaan Ketidaksesuaian Antara Anggaran dan Realisasi Fisik
Asmin Takdir menduga kuat bahwa kegiatan peningkatan jalan di Kelurahan Asinua tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.
Dugaan ini muncul karena realisasi fisik di lapangan dianggap tidak sepadan dengan besaran anggaran yang seharusnya dialokasikan.
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah pembangunan dua unit dekker (gorong-gorong) yang seharusnya menjadi bagian dari proyek tersebut, sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun, hingga kini, keberadaan dan kualitas pembangunan dekker tersebut dipertanyakan.”Anggaran tersebut tidak diketahui oleh pihak masyarakat Asinua berapa total jumlah anggaran yang dialokasikan,” tegas Asmin.
Hal ini memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa dana yang dialokasikan tidak sepenuhnya terserap untuk kepentingan pembangunan, melainkan menguap tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Pihak kelurahan dan instansi terkait diharapkan segera memberikan klarifikasi dan membuka data anggaran secara transparan kepada publik. Masyarakat menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan warga.
Laporan: Bagas
