KlikJurnal.Com – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Aktivis Muda Indonesia Sulawesi Tenggara,(PB.Ham.Sulra) Muh. Supril, menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian. Ia menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden.
Menurut Supril, menjaga independensi dan posisi Polri di bawah kepala negara adalah hal krusial bagi stabilitas nasional. Ia menilai bahwa mengubah struktur posisi Polri dapat berdampak pada efektivitas institusi tersebut dalam menjalankan tugasnya.
“Melemahkan institusi Polri sama saja melemahkan negara yang dilemahkan Presiden. Jadi saya mendukung penuh Polri di bawah langsung pimpinan Presiden,” ujar Muh.Supril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/1/2026).
Poin Penting Pernyataan:
Penolakan Tegas:Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Aktivis Muda Indonesia Sulawesi Tenggara,(PB.Ham.Sulra) keberatan dengan usulan pengalihan koordinasi Polri ke kementerian.
Stabilitas Institusi: Menjaga Polri tetap di bawah Presiden dianggap sebagai bentuk penguatan kedaulatan negara.
Dukungan Penuh: Organisasi ini berkomitmen mengawal posisi Polri sesuai dengan struktur yang berlaku saat ini demi efisiensi penegakan hukum dan keamanan.
Pernyataan ini muncul di tengah berkembangnya diskusi publik mengenai reposisi lembaga penegak hukum dalam struktur pemerintahan. Supril berharap aspirasi ini menjadi pertimbangan bagi para pemangku kebijakan agar tidak mengambil langkah yang justru berpotensi melemahkan marwah kepolisian.
Laporan:Redaksi
