KlikJurnal.Com.KONAWE – Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Garuda, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, mulai menuai kritik tajam dari masyarakat setempat. Program pengadaan di sektor perikanan yang bersumber dari 20% Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2026 tersebut diduga tidak berjalan sesuai prinsip transparansi.
Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran yang dialokasikan untuk BUMDes di desa tersebut mencapai Rp150 juta. Dana ini ditujukan untuk pengadaan bibit ikan, pakan, serta kincir air guna mendukung produktivitas kolam di desa.
Namun, hingga saat ini, realisasi anggaran yang dilaporkan baru mencapai sekitar Rp50 juta.
Persoalan muncul ketika prosedur pengadaan barang diduga menyalahi mekanisme operasional BUMDes.
Informasi dari sumber internal yang identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa proses belanja barang dilakukan langsung oleh bendahara BUMDes, Nova.
Bahkan, pengadaan tiga unit kincir air disebut-sebut dikendalikan langsung oleh Kepala Desa Garuda, meskipun pembayarannya tetap melalui bendahara.
”Kegiatan BUMDes di Desa Garuda ini dirasa tidak masuk akal jika dibandingkan dengan anggaran 20% dari Dana Desa yang direalisasikan. Hal ini menuai sorotan di tengah masyarakat karena muncul dugaan adanya penggelembungan harga (mark-up),” ujar sumber tersebut saat dikonfirmasi, Minggu (22/3/2026).
Ketua BUMDes, Darmas, bersama Bendahara, Nova, menjadi pihak yang paling disorot dalam pusaran masalah ini. Masyarakat mempertanyakan mengapa pengadaan barang tidak dilakukan melalui mekanisme lelang atau koordinasi pengurus yang terbuka, melainkan didominasi oleh oknum tertentu.
Senin 23/3/2026.Media Klikjurnal.Com.Mengkonfirmasi Bendahara Bumdes GARUDA lewat Whatsapp.Namum Bendahara Belum Bersediah untuk Dikonfirmasi Kerena Sementara Sibuk
Kasus ini diharapkan mendapat perhatian dari instansi terkait, termasuk Inspektorat Kabupaten Konawe, guna memastikan penggunaan Dana Desa tepat sasaran dan bebas dari praktik penyelewengan.
Laporan:Redaksi
