KlikJurnal.Com. KENDARI – Implementasi Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang digagas Presiden H. Prabowo Subianto di Sulawesi Tenggara (Sultra) kini terancam lumpuh. Pasalnya, sejumlah Business Assistant (BA) dan Project Management Officer (PMO) se-Sultra menyatakan bakal melakukan aksi mogok kerja dan unjuk rasa besar-besaran dalam waktu dekat.
Rencana aksi ini dipicu oleh belum dibayarkannya hak honor para petugas lapangan selama dua bulan terakhir, yakni periode Maret dan April 2026. Padahal, peran mereka merupakan garda terdepan dalam memastikan efektivitas program pemberdayaan ekonomi desa tersebut.
Dugaan Maladministrasi di Tingkat Pemprov
Salah seorang Business Assistant di Sultra mengungkapkan kekecewaannya di hadapan awak media. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Satker Dinas Koperasi Provinsi Sultra, kendala utama keterlambatan gaji ini diduga terletak pada meja Gubernur Sulawesi Tenggara.
“Informasi yang kami terima, SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dana dekonsentrasi hingga saat ini belum ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Dampaknya, gaji kami tertahan selama dua bulan,” ujar sumber tersebut, Minggu (03/05/2026).
Kondisi ini menimbulkan spekulasi negatif di kalangan BA dan PMO. Mereka menduga adanya ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional tersebut. Bahkan, muncul dugaan liar mengenai pengendapan dana dekonsentrasi di rekening tertentu demi kepentingan bunga bank.
Janji Manis Dinas Koperasi Kekecewaan para tenaga pendamping ini semakin memuncak akibat janji dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra yang dianggap tidak konsisten. Sebelumnya, pihak dinas menjanjikan akan membayar sekaligus rapel dua bulan gaji. Namun, hingga memasuki awal Mei, proses administrasi untuk pencairan satu bulan gaji pun dikabarkan belum tuntas.
“Sangat ironis, program yang diharapkan menjadi motor ekonomi desa oleh Presiden justru terhambat oleh birokrasi di daerah. Kami sudah bekerja maksimal, tapi hak kami seolah diabaikan,” lanjutnya.
Ancam Segel Kantor Dinas
Jika dalam minggu ini hak-hak mereka tidak segera dipenuhi, ratusan BA dan PMO lintas kabupaten/kota di Sultra memastikan akan menggeruduk Kantor Dinas Koperasi serta Kantor Gubernur Sultra.
Aksi unjuk rasa tersebut dimaksudkan untuk meminta klarifikasi langsung dari Gubernur dan Kepala Dinas terkait mengenai mandeknya anggaran tersebut. Mereka menegaskan, efektivitas pembangunan Kopdes di Sulawesi Tenggara kini berada di ujung tanduk akibat krisis kesejahteraan para petugasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Dinas Koperasi dan UMKM Sultra belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan penandatanganan SK KPA maupun kendala pencairan honor tersebut.
Laporan:Adnan
