KLIKJURNAL.COM. Kendari, Sulawesi Tenggara – Senin 19/05/2025.Sebuah polemik panas membara di gelaran balap motor Enduro Rece Walikota Kendari yang berlangsung di sirkuit Selin Konda MX. Tudingan pelanggaran yang dilayangkan Muchtar Syahir Ketua Harian Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) terhadap salah satu peserta, Hariadi, berbuntut panjang. Alih-alih mengakui kesalahan, Hariadi justru balik menuding panitia pelaksana tidak profesional dan penuh kejanggalan.
Ketegangan bermula dari pernyataan Ketua Muchtar Syahir Harian IMI Sultra di sebuah media yang menuding Hariadi “menerobos” waiting zone. Namun, dengan nada tegas, Hariadi membantah tudingan tersebut dan meluruskannya. “Saya datang baik-baik ke waiting zone untuk mempertanyakan kepada panitia mengapa nama saya tidak ada di daftar Race Kedua babak pengisian,” jelas Hariadi, penuh keheranan. “Kemudian Panitia IMI Sultra mencatat nomor start saya dan mempersilahkan masuk untuk start. Jadi, di mana letak saya menerobos? Aneh kalau Ketua Harian bicara masalah menerobos waiting zone. Pernyataan itu menyesatkan dan keliru!”
Lebih lanjut, Hariadi mengungkapkan bahwa setelah insiden tersebut, panitia lintasan yang dipandu oleh flag marshal Ilham Abis justru mengikutsertakannya dalam start bersama sepuluh peserta lainnya. Bahkan, dalam balapan empat lap tersebut, Hariadi berhasil finis di urutan kedua dan lolos ke babak final. “Nah, jika dirinya dianggap menerobos, terus di mananya saya menerobos?” tanyanya retoris.
Terkait tudingan overlap (dilewati oleh pembalap lain), Hariadi dengan yakin menyatakan bahwa banyak saksi mata, termasuk penonton dan sesama peserta, melihat dirinya finis di posisi kedua. Ia menduga tudingan overlap ini hanyalah upaya panitia untuk membenarkan ketidakjelasan statusnya sejak awal. “Kalau memang saya tidak tercatat di panitia IMI, kenapa ada kalimat pernyataan di-overlap? Artinya, kalau ada bahasa overlap, berarti nama dan nomor start saya ada catatan di IMI, karena panitia IMI pencatat race mengatakan di-overlap,” tegasnya.
Kejanggalan lain yang disoroti Hariadi adalah masalah scrutineering (pemeriksaan teknis kendaraan). Ia mengakui kendaraannya memang tidak di-scrut oleh IMI. Namun, ia mempertanyakan mengapa panitia tidak mendiskualifikasinya sejak awal perlombaan jika memang ada pelanggaran. “Aneh kalau saya tidak scrut, kenapa dari awal perlombaan tidak mendiskualifikasi saya? Dalam artian, jangan ikutkan saya dalam lomba. Karena hak dan tanggung jawab itu ada sama Panitia IMI, mereka semua yang tahu aturan dan regulasi. Saya peserta wajib mengikuti aturan. Jika salah atau melanggar, wajib didiskualifikasi,” ujarnya.
Dari segi administrasi, Hariadi mengklaim telah memenuhi semua persyaratan dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 270.000 dan menerima nomor start, ID card pembalap, pick crew, formulir, dan kwitansi dari panitia. “Seharusnya panitia IMI menginformasikan jika ada peserta yang belum di-scrut agar segera melakukan di tempat yang sudah disediakan. Ini tidak ada pemberitahuan sama sekali di arena, artinya panitia kurang jeli dan tidak profesional. Kenapa juga tidak ada diskualifikasi dari awal?” tukasnya dengan nada kecewa.
Hariadi bahkan merasa dirugikan atas situasi ini. “Yang dirugikan sebenarnya di sini siapa? IMI atau saya? Saya merasa dirugikan. Kenapa dari awal pihak IMI tidak mendiskualifikasi, malah membiarkan masuk mulai dari latihan bersama, babak pengisian dimainkan, nanti di final baru tidak dimainkan?” herannya.
Tak hanya itu, kejanggalan juga ditemukan Hariadi terkait kelas yang diikutinya, yaitu kelas adventure non-pembalap atau non-Special Engine (SE). Ia mengaku heran mendapati banyak pembalap justru ikut berlaga di kelas tersebut. “Ini aneh, masa pembalap bisa lolos di kelas adventure non-pembalap? Secara regulasi, itu mungkin sudah melanggar. Tapi kenapa panitia IMI meloloskan mereka di kelas itu?” pungkasnya dengan nada penuh tanya.
Polemik ini jelas menimbulkan pertanyaan besar mengenai profesionalitas dan ketegasan panitia IMI Sultra dalam menegakkan regulasi balap. Insiden ini menjadi sorotan dan menanti klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait demi menjaga integritas dunia balap motor di Sulawesi Tenggara(***)
