KlikJurnal.Com ,Unaaha,- Gelombang sorotan tajam menghantam Kabupaten Konawe terkait Bimbingan Teknis (Bimtek) desa yang diduga kuat menelan anggaran fantastis hingga miliaran rupiah. Di tengah seruan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, kegiatan Bimtek Ketahanan Pangan yang digelar di sebuah hotel mewah di Kendari dengan ratusan peserta ini justru menuai polemik.
Ketua Lembaga Pemerhati Pembangunan dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (LPPK Sultra), Karmin S.H., angkat bicara dan mendesak Bupati Konawe untuk mengambil langkah tegas. Menurutnya, inisiator kegiatan Bimtek serentak ini harus diusut tuntas.
“Kabupaten Konawe itu luas dengan 291 desa tersebar di 28 kecamatan. Tidak mungkin para Kepala Desa memiliki persepsi yang sama untuk menganggarkan kegiatan ini secara serentak. Harus dicari siapa yang menginisiasi dan melakukan komunikasi hingga mereka sepakat,” tegas Karmin kepada Koransultra.com, Sabtu (19/04/2025).
Lebih lanjut, Karmin menekankan perlunya pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang besar ini. “Harus ada yang bertanggung jawab terhadap kegiatan itu,” sambungnya.
LPPK Sultra mendesak Bupati Konawe untuk segera memanggil Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) guna memberikan penjelasan. “Pak Bupati mesti memanggil Kepala BPMD untuk dimintai keterangannya mengapa kegiatan tersebut bisa terlaksana di tengah instruksi Presiden untuk melakukan penghematan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” ujarnya.
Karmin mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penelusuran dan menemukan indikasi kejanggalan. “Saya lakukan penelusuran di hotel dan beberapa Kades yang saya hubungi di Kecamatan Abuki, Lambuya, dan Sampara malah diduga kegiatan itu hanya dua hari saja dilaksanakan, padahal informasinya tiga hari. Semua ini harus dikejar siapa inisiatornya!” bebernya.
Bahkan, lanjut Karmin, adanya pengakuan Kepala Desa yang merasa “wajib” mengikuti Bimtek ini semakin memperkuat dugaan adanya pihak yang mengarahkan. “Itu harus dikejar siapa yang mewajibkan, agar bisa ketahuan dalang dari kegiatan yang (diduga.red) menelan anggaran cukup fantastis.”
LPPK Sultra bahkan tengah mempersiapkan laporan resmi ke Aparat Penegak Hukum (APH). “Saya sebagai ketua LPPK Sultra juga tengah mempertimbangkan untuk melaporkan hal ini ke APH (Aparat Penegak Hukum.red). Saya lagi menyusun alat dukung laporan ini,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya 141 desa dari 12 kecamatan telah mengikuti Bimtek ini. Jika setiap desa mengeluarkan anggaran sekitar Rp 15 juta (seperti yang diberitakan sebelumnya), maka total anggaran yang telah terserap diperkirakan mencapai Rp 2,115 Miliar. Sementara itu, lebih dari separuh desa lainnya (sekitar 150 desa) dikabarkan akan menyusul pada gelombang berikutnya.
Misteri Keterlibatan APDESI dan Sikap Bungkam Kepala BPMD
Kejanggalan semakin mencuat dengan pengakuan sejumlah pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Konawe yang mengaku hanya sebagai peserta dan tidak mengetahui detail teknis kegiatan. Sekretaris dan Bendahara APDESI Konawe bahkan mengaku tidak pernah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Konawe terkait Bimtek ini, padahal sebelumnya Kajari Konawe, Musafir Menca, menyatakan hadir sebagai narasumber atas undangan APDESI Konawe.
Ketua APDESI Konawe sendiri memilih bungkam. Pesan WhatsApp yang dikirimkan awak media hanya menunjukkan status “centang dua” tanpa ada respons. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Kepala BPMD Konawe yang belum memberikan komentar apapun.
Projo Konawe Siap Lapor ke KPK!
Reaksi keras juga datang dari Ketua Projo Konawe yang bahkan dikabarkan akan melaporkan dugaan penyimpangan anggaran Bimtek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menyikapi berbagai kejanggalan ini, Karmin kembali menegaskan pentingnya peran Bupati Konawe. “Sebagai Kepala Daerah, tentunya Pak Bupati Konawe mesti mengambil langkah tegas menyikapi dinamika yang terjadi belakangan ini. Siapa yang patut bertanggung jawab atas kegiatan Bimtek dengan anggaran miliaran ini harus segera diungkap!” pungkasnya.
Publik kini menanti langkah konkret Bupati Konawe dalam mengungkap tabir di balik Bimtek desa yang menelan anggaran fantastis ini. Siapa sebenarnya “dalang” di balik kegiatan yang menuai kontroversi di tengah upaya penghematan anggaran negara?(Redaksi)
