KlikJurnal.Com.Unaaha- Konawe Dugaan Praktik pemotongan dana bantuan langsung tunai (Dacil) di Puskesmas Latoma, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, mencuat dan menimbulkan keresahan di kalangan penerima manfaat. Ironisnya, Mulyono Kepala Puskesmas Latoma memilih untuk bungkam dan enggan memberikan klarifikasi saat tim media klikJurnal.com berupaya melakukan konfirmasi terkait isu sensitif ini.
Informasi yang dihimpun klikJurnal.com dari berbagai sumberInternal Puskesmas mengungkapkan adanya dugaan pemotongan dana Dacil yang terjadi secara sistematis selama setahun terakhir. Sumber tersebut menyebutkan bahwa setiap kali pencairan dana triwulanan, oknum Kepala Puskesmas diduga melakukan pemotongan dengan nilai yang fantastis, diperkirakan mencapai Rp 40 juta bersih per pencairan.
“Selama satu tahun itu, tiap pencairan dia potong terus. Kurang lebih 40 juta bersih dia dapat tiap pencairan. Jadi selama 1 tahun itu lebih 100 juta dia dapat,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Lebih lanjut, sumber tersebut memaparkan rincian dugaan praktik haram tersebut. “Hitung saja tiap triwulan itu dia cairkan Rp 67.500.000, yang dia bagi sekitar 35 juta saja. Ada yang dia potong, ada yang dia tidak kasih sama sekali selama 1 tahun itu. Tapi dia buatkan laporan pertanggungjawabannya, karena dia sendiri yang buatkan,” jelasnya.
Modus operandi dugaan pemotongan ini pun beragam. Pada triwulan pertama, dana Dacil ditransfer ke rekening penerima, namun kemudian mereka diinstruksikan untuk menyetor kembali sebagian dana dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp 200 ribu hingga Rp 600 ribu. Memasuki triwulan kedua, praktik pemotongan diduga semakin terang-terangan dengan sistem pencairan tunai.
“Mulai dari situ banyak mi yang tidak dapat Dacil dan banyak mi yang kena potongan dengan alasan kehadiran,” imbuh sumber tersebut.
Dengan perkiraan keuntungan bersih mencapai lebih dari Rp 100 juta per tahun atau sekitar Rp 40 juta per bulan, dugaan korupsi dana Dacil ini jelas merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Sikap Kepala Puskesmas Latoma yang enggan memberikan respons saat hendak dikonfirmasi semakin memperkuat dugaan adanya praktik tidak beres di institusi pelayanan kesehatan tersebut. Ketidaktransparanan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Menyikapi dugaan skandal yang merugikan masyarakat ini, diharapkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe untuk segera bertindak dan melakukan penelusuran mendalam. Masyarakat menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dan menindak tegas oknum yang terlibat dalam dugaan praktik korupsi dana Dacil di Puskesmas Latoma. Kasus ini menjadi ujian integritas bagi penegak hukum di Kabupaten Konawe dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan kepentingan masyarakat kecil.(Redaksi)
