KlikJurnal.Com,Unaaha,18/03/2025.Forum Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kabupaten Konawe Tahap I Tahun 2024 telah menyuarakan tuntutan mereka kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan, forum ini mendesak agar proses pelantikan dan penerbitan Surat Keputusan (SK) PPPK Tahap 1 segera diselesaikan.
Forum CPPPK menekankan pentingnya menyelesaikan proses ini sebagai program prioritas dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Konawe. Mereka juga meminta agar SK PPPK Tahap 1 diterbitkan dengan Tanggal Mulai Tugas (TMT) 1 April 2025, yang mencakup 2.598 orang PPPK dari berbagai bidang, termasuk tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan.
Selain itu, forum ini menolak pelaksanaan TMT secara serentak, menegaskan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan bagi para calon pegawai. Mereka berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan untuk memastikan kepastian dan keadilan bagi para calon pegawai yang telah lulus seleksi.
Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Ketua Forum CPPPK, Jadarudin Talibara, S.Sos, bersama dengan beberapa anggota forum lainnya. Mereka berharap agar tuntutan mereka dapat segera dipenuhi untuk memastikan stabilitas dan efektivitas pemerintahan di Kabupaten Konawe.
Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim, menyampaikan bahwa penundaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan saat ia menemui massa aksi yang menuntut percepatan proses rekrutmen tersebut.
“Ini kewenangan pemerintah pusat, kita menunggu perintah dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).Ini bukan kewenangan pemerintah daerah,” ujar Syamsul Ibrahim di hadapan massa aksi.
Ia menjelaskan bahwa penundaan ini tidak terlepas dari polemik yang terjadi selama proses perekrutan. “Masih banyak aspirasi terkait polemik perekrutan P3K,” tambahnya.
Meskipun demikian, Syamsul Ibrahim berjanji bahwa pemerintah daerah akan berupaya mempercepat proses tersebut, khususnya untuk Kabupaten Konawe. “Kita akan lakukan secepatnya, kalau bisa Konawe duluan,” tegasnya.
Pernyataan ini disambut oleh para peserta aksi yang berharap agar proses rekrutmen dapat segera dilaksanakan tanpa adanya hambatan. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kelancaran proses perekrutan P3K.
Dengan ini, Forum CPPPK Kabupaten Konawe berharap agar pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti tuntutan mereka demi kesejahteraan dan kepastian bagi para calon pegawai yang telah lulus seleksi (***)
